Bandar Lampung, 8 April 2022, SwaraGarda. pemberitaan Pembangunan Bangunan Baru Hotel Bukit Randu semakin mendapat respon dari berbagai Kalangan. Walikota dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas ijin yang dikeluarkan dan kebijakan yang diberlakukan.
Disela-sela kesibukan, seorang aktivis perempuan yakni Irza berkomentar, tentang topik yang lagi hangat diperbincangkan dimedia-media. Irza menyampaikan keberpihakannya kepada Pembina Forum Lintas Lembaga dan Media Noperwan AB. Irza mengatakan Walikota Bandar Lampung semestinya berterima kasih, ada tokoh masyarakat mengingatkan tentang pelanggaran yang terjadi pada Pembangunan Bangunan Baru Hotel Bukit Randu dan bangun lainnya bahkan AMDAL.
Walaupun Hotel Bukit Randu sudah berdiri dari walikota sebelum Bunda dan pak Herman, tapi jika ada pelanggaran yang terbukti hari ini, domain yang bertanggung jawab adalah walikota hari ini. Kadis perkimpun harus mengakui bahwa masukan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi fungsinya kepentingan dan keselamatan masyarakat, ujar Irza.
Dari dulu sudah menjadi rahasia umum, bahwa ijin pendirian Hotel Bukit Randu memang cacat prosedur. Kata Irza, bisa ditanya ke DPRD atau lembaga-lembaga terkait. “Bahaya loh bangunan besar-besar diatas bukit”, yang kita Gak tau, tanahnya labil atau tidak, tapi yang jelas nampak bahwa ekosistem yang ada dibukit tersebut telah rusak, dan membuat tidak ramah terhadap lingkungan dibawahnya.
Bisnis boleh saja tapi jangan merusak lingkungan, UUnya jelas dan perarturan kementerian lingkungan hidup tegas, malu Lo, kementerian Lingkungan hidup orang Lampung juga. Masa Walikota gak mau meninjau dan mengevaluasi, jangan sampai bencana datang baru panik dan saling menyalahkan. Ujar Irza
Jadi saran saya Walikota, harus menerima ajakan, Noperwan dalam membuktikan kelayakan oprasional dan pembangunan gedung tersebut. Jika membahayakan dan terdapat pelanggaran tutup saja bunda, dari pada sudah timbul korban akibat bencana bunda juga jadi masalah. Tutup Irza. (Macho)
Swara Garda 